Kini kios-kios dan bangunan toko tradisional, warung rakyat, lapak-lapak PKL, telah berganti menjadi bangunan-bangunan megah, mal-mal yang berdiri dengan angkuhnya, di dalamnya kosong- melompong, tanpa udara kesejahteraan ataupun angin perekonomian, hanya dinding-dinding kematian yang angker dihiasi kesombongan penguasa negeri.
Sudah berdekade Pasar Antri berdiri di simpang kecamatan Cimahi Tengah, tumbuh sebagai pusat perbelanjaan tradisional terbesar bagi masyarakat Priangan di Kabupaten
Walaupun menjadi mercusuar ‘hanya’ bagi kampung-kampung sekitar Kota Bandung sebagai pusat urban, tapi omset para pedagang di
Di Pasar Antri orang dapat berbelanja sebagian besar kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, rempah-rempah baik untuk masakan maupun sesajen kepercayaan, ikan hias hingga ikan untuk konsumsi, peralatan sekolah hingga perlengkapan tentara, pakaian olahraga hingga audio. Luasnya lini barang yang dijual di lebih dari 2000 kios ini bertambah secara alami, karena lokasi 1,7 ha pasar yang strategis di lintas jalur transportasi antar teritorial dan geografis Cimahi Tengah yang terletak di tengah-tengah puluhan kecamatan di Kab.
Petani sebagai produsen berbagai komoditi pertanian khususnya dari Kawasan Bandung Utara (KBU) seperti kec. Lembang, Cisarua dan Parongpong sangat diuntungkan oleh keberadaan Pasar Antri. Angkutan pedesaan yang sejalur ke Pasar Antri menjadi salah satu fasilitas untuk para produsen mendistribusikan sayuran ke pasar ini. Bahkan tidak jarang bapak-bapak tua yang menanggung tanggulan sayur di bahunya dan berjalan kaki menyusuri jalanan dari Kawasan Bandung Utara (KBU) ke wilayah Cimahi, baik untuk berjualan langsung ke konsumen ataupun untuk mendistribusikan ke para pedagang di pasar. Ongkos yang relatif menjadikan aktivitas perdagangan bergulir secara sederhana dan cukup sempurna.
Penghidupan ekonomi yang ramah lingkungan dan mengintegrasikan kultur sosial di Pasar Antri menjadi muara dari kehidupan urban yang berpusat di alun-alun, disambungkan dengan Jl. Gandawijaya yang terbentang sepanjang 600 m di bagian utara Pasar Antri. Tingginya kegiatan perdagangan kebutuhan pokok di PasarAntri, mendongkrak perekonomian di sekitarnya, meramaikan kegiatan jual-beli di pertokoan Cina sepanjang Jalan Gandawijaya dan kegiatan ekonomi barang dan jasa bertumbuh di alun-alun.
Kini pasar itu telah hilang, meninggalkan lagenda kehidupan ekonomi yang nyaris sempurna, yang terbangun dari basis ekonomi masyarakat lokal, berkembang mengintegrasikan segenap kekuatan produksi, distribusi dan konsumsi dalam persaingan yang sehat di antara kekuatan ekonomi yang seimbang.
Anomali Otonomi Daerah
Pemerintahan baru yang terbentuk pasca reformasi rupanya tidak memahami kultur sosial ekonomi yang bukan hanya merupakan aset masyarakat, tapi juga aset pemerintahan. Keberadaan pasar tradisional sesungguhnya memiliki kemampuan menyerap ribuan tenaga kerja dan wiraswasta, juga memberikan pajak dan retribusi yang berkelanjutan.
Obsesi penguasa menciptakan kota yang eksklusif dan megah membuat pemkot Cimahi menggalakkan proyek-proyek mercusuar “pamer”, untuk menunjukkan prestasi di mata “orang luar”. Pembangunan mega proyek baik yang menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pemerintah pusat dan bahkan anggaran yang bersumber dari utang, tidak mempedulikan kemungkinan kesalahan /kegagalan dari proyek.
Tanpa kajian ekonomi yang memadai, dengan terlalu mudah menyimpulkan prioritas pembangunan, dibangunlah gedung pemerintahan mewah, mal, pusat perbelanjaan mewah. Praktek pembangunan tersebut tidak mempedulikan realitas ekonomi dan sosial masyarakat. Anggaran negara dihamburkan untuk memuaskan obsesi penguasa. Meskipun tampak jelas bahwa rakyat tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat krisis berkepanjangan dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yang tengah lesu.
Obsesi penguasa daerah semacam itu, sangat jelas terlihat dalam proyek perdana pembangunan Kawasan Pusat Perdagangan Pasar Antri (KP3A). Proyek ini konon dimaksudkan untuk meningkatkan sarana perdagangan perkotaan yang terdiri dari pasar tradisional, ruko, gedung perparkiran, dan taman
Cimahi Mal disebut sebagai simbol berdirinya kota Cimahi. “Untuk jadi kota, harus ada mal” demikian propaganda yang dihembuskan penguasa dalam rangka mendapatkan legitimasi untuk mengusir rakyat kecil dari wilayah penghidupan mereka di Pasar Antri. Sehingga seperti angin badai yang tak disangkakan sebelumnya, pemkot bersama jajaran penguasa lainnya mengultimatum pedagang Pasar Antri yang telah berjualan berpuluh-puluh tahun untuk menyingkir dari wilayah tersebut.
‘’Kota Cimahi membutuhkan sarana perdagangan yang memadai‘’ demikian bunyi salah satu kalimat dalam MoU dirut PT. Bumi Kencana Indah (BKI) dan walikota Cimahi, kedua sobat yang menjadi relasi dalam pembangunan berbagai proyek ekonomi sejak dekade sebelumnya di administrasi kota Bogor. Namun, di balik kamuflase pembangunan sarana perdagangan untuk menunjang kehidupan kota yang bersih, asri, nyaman, tertib, indah, dan sederet kata bagus-bagus, tersembunyi niat penguasa untuk meraup keuntungan dari proyek bisnisnya dengan pengusaha.
Telah menjadi rahasia umum proyek-proyek besar yang dibiayai dengan APBD, APBN atau anggaran lainnya yang bersumber dari utang luar negeri, adalah sumber uang para penguasa. Proyek-proyek menghasilkan fee bagi para pengusasa dan keuntungan besar bagi para pengusaha yang menjadi koleganya. Tidak jarang segala daya upaya dilakukan oleh penguasa untuk menyukseskan proyek semacam itu, meskipun harus menggunakan cara-cara paksa seperti penggusuran dan pengusiran paksa rakyat dari wilayah kelola mereka.
Proyek Penggusuran Usaha Kecil
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, proyek pembangunan Cimahi Mal satu paket dengan pembangunan Pasar Antri Baru (PAB). Berbeda dengan pembangunan Cimahi Mal yang dihajatkan bagi para pedagang besar kelas atas, suatu “pusat perbelanjaan termodern dan termegah se-Asia Tenggara”, pembangunan PAB diniatkan sebagai relokasi terhadap para pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Antri.
Mengapa lokasi Pasar Antri dijadikan mal dan mengapa para pedagang direlokasi ke Pasar Antri Baru. Alasannya sederhana, lokasi Pasar Antri sangat strategis, mudah dijangkau dan terletak di jantung Kota Cimahi dan menjadi pusat dari lalu-lintas kendaraan di wilayah tersebut. Lokasi yang sangat strategis tersebut menjadi incaran para pengusaha besar untuk meraup keuntungan dari masyarakat. Mengapa para pedagang di Pasar Antri sampai harus digusur dulu baru bisa meng-antri untuk menyewa Pasar Antri Baru ? Alasannya juga jelas, lokasi yang baru kurang strategis sehingga akan kurang diminati oleh masyarakat. Dengan demikian posisi pengusaha besar tidak tersaingi oleh pedagang-pedagang kecil. Inilah sifat dasar penguasa
Demikian pula dengan penguasa Kota Cimahi, pertimbangan ekonomi masyarakat merupakan hal yang tidak prioritas. Yang terpenting adalah bagaimana megaproyek segera dilakanakan, karena akan memberi keuntungan bagi penguasa dan pelaksana proyek.
Diawali dengan uang jaminan dari PT Bumi Kencana Indah (PT. BKI)[1] sebesar 20 miliar sebagai bukti kesanggupan, pembayaran SGU atas lapangan Sriwijaya yang dibayarkan PT BKI kepada PRIMKOPAD III Zidam Siliwangi sebesar 300juta rupiah ditambah 5 % inflasi per tahun hingga 25 tahun, sebelum akhirnya bangunan Pasar Antri Baru (PAB) dikembalikan kepada pihak tentara secara built operate Transfer (BOT). Konon, uang penghasilan sewa 2 tahun pertama cukup untuk membeli tanah TNI-AD yang baru di wilayah Kec. Ngamprah.
Harapan akan keuntungan yang besar yang diperoleh pemangku kekuasaan ini menyebabkan berbagai upaya dilakukan untuk mengambil-alih lahan Pasar Antri yang ditempati oleh masyarakat. Tangan besi penguasa menggempur para pedagang yang hendak mempertahankan hak hidup yang sudah diwarisinya tiga generasi, memaksa agar pedagang mengikuti kemauan pemkot, pindah ke lokasi baru. Sementara di lokasi Pasar Antri Baru, para pedagang harus membayar 26-60 juta rupiah /kios. Bagai orang dipaksa keluar dari rumah orang tuanya, dengan disuruh menyewa di apartemen, karena rumahnya akan dijadikan hotel agar ada hotel di kotanya.
Pembangunan Kawasan Pusat Perdagangan Pasar Antri tanpa ada pertemuan dan musyawarah dengan elemen masyarakat. Penguasa Cimahi berdasarkan Surat perintah Pangdam III Siliwangi Mayjen Ridwan Sulandjana tertanggal 7 Juni 2003, menggunakan segala kekuatan jaringan pengamanan dan keuangan daerah untuk sesegera mungkin mewujudkan Kawasan Pusat Perdagangan Pasar Antri (KP3A) tersebut.
Agustus 2003 terwujudlah PAB yang disediakan sebagai lokasi ‘relokasi’ paksa bagi pedagang Pasar Antri, sementara Cimahi Mal yang diproklamasikan peresmiannya tepat 7 hari setelah pengumuman kemenangan walikota dalam PILKADA 8 September 2007.
Skandal Kepemilikan Tanah TNI
Proyek pembangunan Mal sudah hampir dibatalkan. Status kepemilikan tanah ternyata bermasalah. MoU antara Suryadi Baruna selaku pengembang kawasan dengan Walikota Cimahi Itoc Tochija yang mewakili pemkot selaku pemilik tanah tidak memadai secara hukum, karena kemudian pihak MABES-AD membuktikan secara sah bahwa tanah satu hektar lokasi rencana mal tersebut berdiri adalah sebagian besar milik TNI-AD[2].
Memang dari semula, tidak ada pihak BPN ataupun kelurahan Setiamanah Kec Cimahi Tengah yang sanggup menunjukkan bukti secara terbuka bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Cimahi. Malahan otoritas penggusuran pun adalah surat keputusan walikota, sementara aset kios pasar sesungguhnya masih merupakan milik Pemkab.
Berlarut-larutnya penyelesaian masalah status tanah memicu kebangkrutan PT. BKI. Hal ini memang agak kurang jelas penyebabnya, apakah PT BKI menjaminkan aset tanah tersebut kepada bank sebagai sumber pembiayaan ? atau ternyata perusahaan menyandarkan sumber pembiayaan proyek dari uang muka penyewa kios (tenant) sementara calon penyewa tidak sesuai dengan perkiraan perusahaan ?. Informasi tentang penyebab kebangkrutan tidak jelas sama sekali. Yang jelas pada saat bangkrut perusahaan ini meninggalkan hutang konstruksi yang terhenti pembangunannya selama 4 tahun.
Alhasil, sengketa tanah berkepanjangannya membuat mundur investor PT. BKI sehingga keuangan perusahaan goyah, dan hasilnya proyek KP3A tidak sebagaimana yang direncanakan. Proyek ini akhirnya memfokuskan dirinya pada pembangunan Cimahi Mal. Pembangunan Mal terkesan dipaksakan untuk menutup malu pemkot Cimahi, karena sesungguhnya proyek penggusuran sekitar 2000-an kios milik masyarakat boleh dikatakan telah gagal membuahkan hasil kemjuan .
Manajemen pengembangan kemudian diambil alih PT Tata Mulia Cemerlang (PT. TMC) pada sekitar ahir tahun 2006, yang berhasil dibujuk pemkot dengan iming-iming prospek modernisasi Pasar Antri tersebut. Perusahaan anggota TATA Grup tersebut konon merupakan perusahaan konstruksi tingkat internasional.
Mega Proyek yang Gagal
Dari lima lantai yang dibangun hanya dua lantai terbawah yang terisi. Dua lantai (lantai 2-3) praktis kosong. Meskipun pihak pemkot mengobral blok-blok mal sebulan dengan membayar Rp 1,5 juta akan tetapi juga tidak berhasil menarik minat para pedagang. Para pedagang handphone dan accessories di alun-alun Cimahi mengaku dibujuk pihak pemasaran mal. Beberapa pedagang HP dan Accesoris pernah mencoba akan tetapi hanya bertahan satu bulan karena sepi pembeli dan jadi merugi.
Semula harga kios Rp 30juta-an/m2 untuk 25 tahun, kini tak menentu dipasarkan berdasarkan kemampuan dan kemauan tenants, ada yang Rp 300.000/m2/th, ada yang Rp 20.000/hari, ada yang Rp 4,5 juta /bulan dan sebagainya. PT. TMC memberi kesempatan pengusaha yang mau untuk coba-coba dalam jangka pendek. Konsep lini produk pun berubah drastis, akibat sudah batalnya banyak tenants yang semula sudah membayar uang muka atau setidaknya mempertimbangkan niat menyewa di mal, seperti Texas Fried Chicken, YOGYA Department Store dan Pizza Hut. Walaupun agak sulit menarik kembali uang muka. akhirnya Pizza Hut dan YOGYA Dept Store pun memahami persoalan ekonomi di Cimahi dan mereka kini membuka gerai usahanya di Jalan Raya Barat, jalan arteri negara yang memang ramai dilalui massa, dan bukannya di Cimahi Mal.
Cimahi Mal sendiri hanya merupakan kamuflase proyek pembangunan ekonomi, yang tidak lebih dari tindakan politis memaksakan rampungnya MoU antara walikota CImahi dan dirut PT BKI. Kios-kios pun terisi tanpa prospek yang jelas, kecuali GIANT Supermarket yang mengambil alih lahan hidup pedagang Pasar Antri Baru korban gusuran dari Pasar Antri 2004. Janji walikota Cimahi bahwa proyek Cimahi Mal akan menyerap 6000 tenaga kerja, ternyata hanya menyerap segelintir pemuda dari FKPPI, ORMAS local seperti GMPC dan bapak-bapak RW setempat sebatas jadi SATPAM. Geliat kegiatan perbelanjaan modern pun jauh sebatas impian pemkot, karena yang menyewa kios kini pun hanyalah spekulator pemula dagang, karena tarif sewa yang dikenakan manajemen BKI sebatas ‘asal ada’ dan jauh dari tarif.
Demikian halnya dengan PAB, proyek bisnis komersial antara walikota dan pengusaha gagal secara menyedihkan. Akibatnya target pendapatan sewa tidak terealisasi. Keadaan ini otomatis menyusutkan juga setoran-setoran pada para birokrat. Akhirnya untuk mengejar setoran sewa, manajemen mengobral setiap jengkal koridor di PAB, baik itu di terminal, lapang parkir, kolong tangga, celah belokan, sisi selokan, kepada para PKL.
Tidak seperti yang dipresentasikan pihak BKI di hadapan MUSPIKA, kini wujud PAB lebih kumuh, bahkan lebih bau daripada Pasar Antri legendaris. Jika demikian, apa bedanya PAB dengan pasar tradisional yang menampung PKL, semrawut, kumuh, becek, tak teratur, tidak nyaman, tidak bersih, bau, dan sederet alasan yang biasa digunakan birokrasi untuk menggusur pasar tradisional dan pKL? Lantas, kenapa PAB tidak digusur-gusur lagi ?
Kegagalan membangun Kawasan Pusat Perdagangan Pasar Antri (KP3A) tidak diakui secara yuridis maupun de facto, karena pemerintah kota cenderung mengubur hancurnya sendi perekonomian Cimahi karena penggusuran Pasar Antri, penggusuran PKL Gandawijaya, perubahan arus jalan negara Raya Barat Cimahi- Gandawijaya, dan pemasangan median di alun-alun telah menghabiskan lahan nafkah ribuan keluarga dan mematikan akar pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sebelumnya pemeritah mengasumsikan bahwa pusat perbelanjaan modern seperti mal akan lebih mewakili kemajuan suatu
Kegagalan total proyek adalah karena motivasi yang salah, dan pangkal dari niat untuk menghalau segala demokrasi, logika ekonomi dan analisa social ekonomi lingkungan yang obyektif dalam manajemen suatu pasar rakyat. Tata kelola pasar yang diadopsi dari pengusaha emas dan perkapalan yang merupakan profesi manajer dan direksi PT BKI, tidak relevan dengan pengelolaan pasar tradisional ala Cimahi.
Keledai itu bernama “Bank Dunia”
Dan tanpa niat untuk mengenali apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam perekomian Cimahi, pemkot terus melaju dengan proyek Pasar Atas Baru (PA Baru). Kali ini memanfaatkan dana yang bersumber dari bank Dunia (WB). Semula Bank Dunia pun tidak bisa memutuskan apakah proyek ini memang diperlukan atau tidak, sehingga selama 2002-2008 dilakukan studi kelayakan, proposal, berulang kali re-konsep baik dalam rancang bangun, peruntukan, kelas, lini produk dll, terkait rencana PA Baru.
Proses studi kelayakan menggunakan dana pendamping yang harus disediakan Pemerintah setempat. Seperti juga proyek-proyek pinjaman Bank Dunia lainnya, pemkot diwajibkan menyediakan dana pendamping yang diambil dari DAU APBD Cimahi sebesar 10 % dari nilai proyek. Pemerintah Kota Cimahipun mengeluarkan sedikitnya Rp 1,41 miliar. Dana yang cukup besar dan sesungguhnya membebani anggaran daerah.
Anehnya, walaupun katanya dilakukan survey lapangan dan studi profesional yang dilakukan secara independen (masing-masing versi), tapi selama 6 tahun masa inkubasi proyek USDRP tersebut, pihak tim USDRP tidak mengetahui adanya kegagalan structural dari proyek perdana pemkot Cimahi yaitu Pasar Antri.
Bank Dunia tidak sedikitpun menengok kepada kondisi terkini dari masyarakat yang dimiskinkan oleh rekayasa proyek cybercity-nya pemkot. Bank Dunia menyalurkan dana Rp 14 miliar dalam bentuk USDRP (Urban Sector Development Reform Program). USDRP merupakan program pinjaman lunak dari Bank Dunia atas nama pembangunan perkotaan mandiri yang diluncurkan di
Konon hubungan dengan Bank Dunia dimulai saat Ir. H. Itoc Tochija, MM berkeliling dunia antara lain ke
Setelah melalui proses pengkajian dan evaluasi dengan bantuan PT. Project Concern
Dimulailah proses pembuatan rancangan proyek, pengajuan proposal, pembentukan panitia yang merupakan kolaborasi antara Departemen Keuangan, Depkimpraswil, BAPPENAS dan Departemen Pekerjaan Umum sebagai Project Monitoring Unit (PMU)atas tim USDRP di pemerintahan kota CImahi yang meliputi unsur berbagai eselon dan kedinasan seperti Asisten Perekonomian, Dinas LH, Tatakota, Disperekop di bawah koordinasi BAPPEDA Cimahi.
PT PCI sebagai konsultan yang ditunjuk oleh WB sendiri (keterangan pemkot, 2006) dan juga yang diajukan oleh pemkot Cimahi (Versi WB, 2008). Tim dari PT PCI melakukan survey lapangan ke PKL Gandawijaya (2003). Survey dilakukan terhadap sekitar 780 unit terdaftar di KALIBER (Kaki Lima Bersama), suatu organisasi PKL setempat.[3]
Proyek PA Baru akan menampung PKL Gandawijaya yang menurut rekomendasi Ir. Soewarno dari Depkimpraswil merupakan masalah utama
Tim USDRP bekerja keras untuk mencari dan merumuskan landasan legitimasi bagi terwujudnya proyek PA Baru. Hasilnya, sebuah studi kelayakan yang menyimpulkan bahwa pembangunan Pasar Modern Atas Baru layak secara ekonomis, feasible, bankable, partisipatif dan menguntungkan. Praktis seluruh indikator penilaian yang dibutuhkan dalam rangka membangun PA Baru dapat dipenuhi.
Suatu kesimpulan studi kelayakan yang sangat aneh. Studi kelayakan selama 4 tahun tim USDRP sama sekali tidak memahami konflik sosial budaya ekonomi yang terjadi di Cimahi. Bagimana mungkin proyek ini layak secara ekonomi, padahal tarif Pasar Atas Baru Rp 60 juta /kios sama-sama tarif komersial dan konsep di Cimahi Mal sudah terbukti tidak laku karena konsep seperti itu terlalu tinggi untuk ukuran kapasitas sosial ekonomi rakyat Cimah. Hanya keledai terperosok dua kali ke dalam lubang yang sama…!!!
Komunitas Belajar Bersama Rakyat - Cimahi
[1] PT. BKI adalah badan hukum usaha yang didirikan di
[2] Kesepakatan kerjasama (MoU) dibuat atas Surat Perintah PANGDAM III Siliwangi saat itu, Mayjen. Ridwan Sulandjana tanpa pemberitahuan kepada MABES TNI-AD. KSAD saat itu Jend. Ryamizard Ryacudu mengetahui adanya transaksi Sewa Guna Usaha bagian tanah TNI-AD untuk KP3A itu saat melewati lapangan Sriwijaya dalam perjalanan acara protokoler kemiliteran di Cimahi, dan melihat ada bangunan Pasar Antri Baru di atasnya.
[3] Keterangan PT. PCI dalam rapat bersama Pemkot Cimahi, Bappeda, PU, Bank Dunia dan perwakilan LSM tanggal 1 Oktober 2006 di ruang rapat Bappeda Lt. 3 Gedung Pemkot Cimahi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar